————————————————————————————————-
IN: TEMPO – AM Fatwa Hengkang dari
From: apakabar@clark.net
Date: Mon Sep 23 1996 – 07:54:00 EDT
From: John MacDougall <apakabar@clark.net>
Received: (from apakabar@localhost) by explorer2.clark.net (8.7.1/8.7.1) id KAA24237 for reg.indonesia@conf.igc.apc.org; Mon, 23 Sep 1996 10:54:11 -0400 (EDT)
Subject: IN: TEMPO – AM Fatwa Hengkang dari Petisi 50?
Forwarded message:
From owner-indonesia-l@igc.org Sun Sep 22 20:34:31 1996
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
Date: Sun, 22 Sep 1996 18:43:37 -0400 (EDT)
From: indonesia-l@igc.apc.org
MIME-Version: 1.0
Message-Id: <199609222243.SAA04938@explorer2.clark.net>
Subject: IN: TEMPO – AM Fatwa Hengkang dari Petisi 50?
To: apakabar@clark.net
X-Mailer: ELM [version 2.4 PL24alpha3]
Sender: owner-indonesia-l@igc.apc.org
Precedence: bulk
INDONESIA-L
X-within-URL: http://www.tempo.co.id/mingguan/30/n_nas7.htm
[IMAGE] Edisi 30/01
Nasional
AM Fatwa Hengkang dari Petisi 50?
_______________________________________________________________
Kelompok Kerja Petisi 50 bikin rapat khusus membahas absennya AM.
Fatwa dan Anwar Harjono, Sabtu, 21 September. Akankah Fatwa didepak?
_______________________________________________________________
JIKA Petisi 50 retak, agaknya sudah menjadi rahasia umum. Tapi jika
sampai terjadi pemecatan salah seorang anggotanya, ini baru kejutan.
Masalah inilah yang bakal khusus dibahas dalam rapat pleno Pokja
yang rencananya berlangsung pada Sabtu, 21 September, pekan ini.
Ketua Pokja, Ali Sadikin, dan kawan-kawan, sengaja memilih agenda
penting itu lantaran kian santernya perseteruan antara pihaknya
dengan AM Fatwa, anggota Pokja, belakangan ini. Bisik-bisik
menyebut: Fatwa akan didepak.
Wajar jika Petisi memilih topik aktual itu. Agaknya, mereka, seperti
diucapkan salah seorang anggotanya, tak mau dijadikan “gerobak
politik” Andi Mappetahang Fatwa, yang kini tampak “dekat” dengan
pemerintah. Mubaligh kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, 57 tahun ini
sempat bikin puyeng para koleganya lantaran sikap-sikapnya
belakangan ini yang berseberangan dengan Ali Sadikin dkk. Bekas
Kepala Subdirektorat VII/Khusus Pemda DKI semasa Ali menjadi
gubernur ini menandai konfliknya itu dengan mengirimkan dua nota
pernyataan keberatan terhadap beberapa pernyataan politik Petisi
akhir-akhir ini — karena memang hanya itu yang dilakukan.
Fatwa, misalnya, menilai sikap politik Petisi sudah “menyimpang”
dari tradisi sebelumnya, seperti ditunjukkan dalam pernyataan
tentang renungan Proklamasi 51 tahun Kemerdekaan dan Insiden 27
Juli. Saat bicara soal kemelut Megawati dan kasus PRD, menurut
Fatwa, Petisi sudah memihak, dan tak lagi bisa berjalan di tengah
memberikan kekuatan moral. Sejak itulah, Fatwa, bersama Anwar
Harjono, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan bekas Sekjen
Masyumi (terakhir) ini, menyatakan tak aktif. Anwar kebetulan sedang
terkena stroke, sedangkan Fatwa, mengaku tak banyak dilibatkan dalam
proses penggodokan surat-surat politik Petisi.
Mungkinkah perseteruan ini akan berakhir dengan keharusan Fatwa
hengkang dari anggota kelompok yang kerap dibilang oposan pemerintah
itu? Bukankah ia ikut membidani kelahiran kelompok itu pada 5 Mei,
12 tahun yang lalu dan ikut merasakan pahitnya dipenjara
bertahun-tahun karena kasus lembaran putih Tanjung Priok? Pertanyaan
inilah yang sampai kini masih menggelayut pada sejumlah pengamat
politik. “Saya sama sekali belum tahu rencana itu, tapi bukankah
kami tak punya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang
mengatur soal keanggotaan Petisi?” ujar Fatwa saat dikontak TEMPO
Interaktif via telepon, Kamis 19 September.
Yang jelas, dalam pelbagai keterangannya kepada pers belakangan ini,
Fatwa kerap menyinggung adanya perubahan politik di Indonesia pada
1990-an yang ia pandang “kian banyak mengakomodasi aspirasi umat”.
Ia lalu mencontohkan betapa kini tak ada lagi intel yang mengawasi
juru dakwah seperti pada 1980-an, belum lagi kebijakan pemerintah
yang menguntungkan umat Islam, seperti didirikannya Bank Muamalat,
dibentuknya ICMI (dan Fatwa menjadi anggotanya), dan sebagainya.
Perubahan sikap Fatwa ini karuan saja membikin koleganya tak habis
pikir. Mereka lalu menohok Fatwa dengan tudingan “mau cari untung
untuk diri sendiri(Lihat Wawancara M. Radjab Ranggasoli dan Chris
Siner Key Timu, “Fatwa Berjuang Untuk Kepentinganya Sendiri”). Bang
Ali (Sadikin) sendiri, sempat membicarakan perkara perbedaan
pendapat ini secara intensif. Mereka bahkan sampai berembuk dengan
Jenderal (Purn) AH Nasution, sesepuh Petisi, Selasa (17 September).
Kabarnya, Pak Nas mengusulkan agar Fatwa “dipecat”.
Betulkah? M. Radjab Ranggasoli, anggota Petisi yang dimintai
komentarnya seputar rencana pencopotan Fatwa ini agaknya tak akan
menindak anggotanya sampai sejauh itu. Kendati begitu, ia tak
menampik adanya suara keras dari koleganya yang lain terhadap Fatwa.
Bahkan, tanda-tanda ke arah “pencopotan” samar-samar terlihat.
“Habis, kami ini disebut sudah berubah menjadi kelompok politik
praktis. Padahal, kenyataannya, justru dia yang berubah,” ujar
mantan Sekjen PB HMI ini.
Walhasil, kita tunggu saja hasilnya.
EB
