Rabu, 6 Oktober 2004
Hidayat Nur Wahid dan AM Fatwa Calon Pimpinan MPR Dari Koalisi Kerakyatan
Sumber: Media Indonesia OL
“Kita sudah mantap, Hidayat Nurwahid sebagai calon Ketua MPR dan AM Fatwa sebagai calon Wakil Ketua MPR,” kata AM Fatwa di Gedung MPR Senayan Jakarta, Selasa malam.
Ia mengatakan, dipilihnya Hidayat Nurwahid sebagai calon Ketua MPR karena kedudukannya sebagai presiden partai. “Kedudukannya sebagai presiden partai harus dihargai, Insya Allah kita sudah tidak ada perubahan lagi,” tegasnya lagi.
Fatwa menambahkan, pihaknya juga sudah positif mendapat dukungan dari Ketua Dewan Syuro DPP PKB KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). “Tadi pak Hidayat Nurwahid sudah menelepon Gus Dur dan dikatakan bahwa PKB solid mendukung paket ini,” katanya.
Fraksi-fraksi yang mendukung Koalisi Kerakyatan antara lain F-PKS, F-PAN, Fraksi Partai Demokrat, F-PPP, dan F-PBB.
*
Sementara itu Koalisi Kebangsaan yang didukung Fraksi Partai Golkar, F-PDIP, dan F-PDS, dikabarkan mencalonkan paket Sutjipto (PDIP) sebagai Ketua MPR dan Theo Sambuaga (Golkar) sebagai Wakil Ketua MPR yang akan diajukan pada pemilihan pimpinan MPR Rabu (6/10).
Sementara itu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam rapat pleno pemilihan calon ketua MPR dari unsur DPD di Gedung Nusantara V MPR Jakarta, Selasa sekitar pukul 24.00 WIB, akhirnya memutuskan menetapkan enam nama yang akan dicalonkan menjadi pimpinan MPR pada rapat pleno pemilihan pimpinan MPR, Rabu (6/10) pukul 10.00 WIB.
Keenam nama yang terpilih melalui voting dalam rapat yang dipimpin Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita itu adalah M Aksa Mahmud (58 suara), BRA Mooryati Soedibyo (51 suara), Aida Zulaikha Nasution (33), Sarwono Kusumaatmadja (30), Ikhsan Loulembah (17), dan Yopie Sangkot Batubara (14).
Mereka mengungguli lima calon lainnya yakni Aryanti Baramuli Putri, M Nurudin A Rahman, Bambang Suroso, HM Sofwan Hadi, dan Ida Ayu Agung Mas.
Pada putaran pertama sebenarnya terpilih 12 nama yakni BRA Mooryati Soedibyo, M Aksan Mahmud, Sarwono Kusumaatmaja, Aida Zulaikha Nasution, Yopie Sangkot Batubara, Ikhsan Loulembah, Aryanti Baramuli Putri, M Nurudin A Rahman, Bambang Suroso, HM Sofwan Hadi, Ida Ayu Agung Mas dan H Mudjib Imron. Namun Imron mengundurkan diri.
————————————————————————————————–
|
« on: October 12, 2005, 06:46:14 AM »
|
Mereka menilai tindakan tersebut merupakan aksi terorisme dan bukti dari sebuah bentuk sikap pengecut yang pada akhirnya menyengsarakan rakyat banyak.
Sikap terorisme tersebut, menurut Wakil Ketua DPR Andi Mappetawang (AM) Fatwa, harus menjadi musuh bersama dan musuh kemanusiaan.
Siapa pun dan dari kelompok mana pun, tindakan bom bunuh diri tersebut secara agama adalah dosa yang tidak terampuni.
Menurut Fatwa kepada Pembaruan di Jakarta, Senin (3/10), berkaitan dengan bom Bali yang menewaskan puluhan orang, jika bom bunuh diri itu dilakukan oleh kalangan beragama atau dari mana pun, jelas ini sesuatu yang keliru.
”Terlepas siapa pelakunya, dari mana pun kelompok dan asalnya, aksi teror dengan bunuh diri adalah salah atau keliru. Dalam Islam, bunuh diri itu dosa yang tidak terampunkan,” tegas Fatwa yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN).
Aktor Intelektual
Dia membandingkan aksi bom bunuh diri yang dilakukan warga Palestina dan Irak. Aksi mereka adalah perbuatan heroik dan dianggap pahlawan, karena tuntutannya jelas, yakni kemerdekaan.
Tetapi kalau bom bunuh diri di Indonesia dengan motivasi sama seperti di Palestina dan Irak, jelas bukan eranya dan tidak lagi relevan.
Dia berpendapat, bisa saja aksi itu karena pengaruh terorisme internasional, dengan pelaku lapangannya orang Indonesia. Tetapi otak pelakunya adalah jaringan teroris internasional.
Berkaitan dengan itu, penyelidikan jangan hanya berfokus pada pelaku lapangan, tetapi mencari sejauh mungkin aktor intelektualnya. Sebab, bisa saja Indonesia hanya menjadi lahan atau objek rekayasa aksi terorisme internasional.
Secara terpisah Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir dalam jumpa pers, kemarin, di Jakarta menegaskan, partainya mengutuk pelaku bom bunuh diri tersebut.
Apa pun motifnya, PAN menilai, tindakan ini sebagai upaya keji untuk menghancurkan seluruh pranata kehidupan bangsa Indonesia. Di tengah beban rakyat Indonesia belum keluar dari krisis, tindakan teror ini adalah merupakan permusuhan nyata terhadap rakyat Indonesia.
”Pelaku pengeboman itu,layak diganjar dengan hukuman yang seberat-beratnya, yakni hukuman mati,” ucap Bachir.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR Untung Wahono, Senin, mengutuk keras dan menyesalkan peristiwa tersebut terjadi untuk kedua kalinya di Bali. Dia mengecam tindakan pelaku yang dengan sengaja memilih target-target bom yang merugikan rakyat banyak. “Karena itu kita berharap, untuk ke depan ada perubahan cara-cara untuk mencapai maksud tertentu dari pelaku,” katanya.
Menurut dia, menyalurkan aspirasi atau maksud-maksud tidak harus dengan membunuh sesama manusia. Ada banyak cara yang lebih baik dan diterima semua pihak.
Untung juga mengeritik Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak tanggap dan tidak antisipatif terhadap berbagai serangan bom seperti ini. “Kami merasa sangat kecewa dengan aparat keamanan yang dulu pada awal Pemerintahan Yudhoyono berjanji dalam tiga bulan bisa menuntaskan masalah teror bom. Tapi yang terjadi janji tersebut tidak pernah terwujud dengan baik,” tukasnya. Wakil rakyat itu juga meminta Badan Intelijen Negara agar bekerja lebih keras lagi dan meningkatkan sistem teknologi yang bisa melacak keberadaan kelompok-kelompok teror.
Senada dengan itu, anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan MH Said Abdullah mengutuk aksi teror bom tersebut di Bali. ”Mudah-mudahan saya salah, tetapi kalau aksi bom itu merupakan pengalihan isu penolakan masyarakat atas kenaikan harga BBM, sangat keji dan biadab,” ujarnya. (GCM/suarapembaruancom-M-15/L-8)
======================================================
KOMPAS, Minggu, 07 Oktober 2001, 21:23 WIB
AM Fatwa Nyaris Dipukuli Karena Dituduh Intervensi
Ambon., Minggu
Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), AM Fatwa terpaksa diamankan aparat keamanan ke dalam monil dinas Gubernur Maluku, akibat tindakan Salamor, Ketua DPC PAN Kota Ambon, yang mencoba melakukan penekanan fisik terhadapnya.
“Saudara AM Fatwa tidak demokratis karena mengintervensi pelaksanaan Muswil PAN Maluku,” tegas Salamor di Ambon, Minggu (7/10).
Kehadiran Fatwa di Ambon sebenarnya untuk menghadiri Muswil II PAN Maluku. Namun menurut Salamor, pihak DPP PAN telah merekayasa pelaksanaan Muswil II PAN Maluku, karena ingin menggolkan kandidat calon ketuanya. Sehingga, lanjut Salamor, pembentukan panitia penyelenggara sampai harus diambil alih oleh DPP.
Namun pernyataan Ketua DPC PAN Ambon ini dibantah oleh Ketua Panitia Penyelenggara, Ismail Tomagola dari DPP PAN. “DPP terpaksa mengambil alih muswil ini karena pihak DPW PAN Maluku dinilai gagal melaksanakan Muswil,” katanya.
AM Fatwa yang hadir dalam acara pembukaan itu bersama 12 anggota DPR RI, dalam pidato pembukaannya sempat menjelaskan alasan-alasan DPP mengambil alih pelaksanaan Muswil. “Kami mengambil alih Muswil ini karena banyak persoalan yang harus diselesaikan DPP dalam Muswil tersebut,” katanya.
Namun sejumlah pengurus DPW mengganggap ini semacam sabotase yang dilakukan DPP untuk menggolkan kandidat calon ketuanya. Ketua DPW PAN Maluku, Thamrin Ely yang secara tegas menuduh AM Fatwa telah menggunakan cara-cara Orde Baru dalam menyelesaikan persoalan PAN di Maluku.
“Kehancuran DPW PAN Maluku akibat ulah AM Fatwa yang seenaknya merubah kepengurusan PAN Maluku (dibawah kepemimpinan Thamrin), sesuai keinginannya. Akibatnya organisasi PAN Maluku hancur,” kata Thamrin Ely.
Thamrin tidak setuju dengan cara-cara Fatwa dalam menyelesaikan persoalan PAN di Maluku, sebab tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PAN.
Sementara Ketua DPC PAN Kabupaten Pulau Buru, Ir Salim Samsudin justru dengan tegas mendukung kebijakan DPP PAN menyelesaikan persoalan PAN di Maluku, termasuk mengambil alih ketua pantia penyelenggara.
“Kenapa DPP mengambil alih, karena Ketua DPW PAN Maluku, Thamrin Ely, tidak mampu melaksanakan Muswil dan sering mencari-cari alasan untuk menggundurkan pelaksanaan Muswil,” kata Salim Samsudin.
Salim menyayangkan tindakan Ketua DPC Kodya Ambon yang sempat membuat aparat keamanan bereaksi untuk mengamankan rombongan AM Fatwa.
“Kita boleh protes tetapi harus dengan cara yang santun sebab bagaimanapun AM Fatwa adalah Wakil Ketua DPR RI yang saat ini menjadi tamu Pemda Maluku,” kata tokoh pemuda itu. (ant/dul)
