Partai Amanat Nasional
A.M. Fatwa: Itu Character Asassination pada Saya
Jakarta, 12 Maret 2002 20:09
INILAH risiko menjadi pimpinan: dicap gila hormat! Tudingan itu ditujukan kepada Andi Mappetahang (A.M.) Fatwa, 63 tahun, yang kini menduduki posisi Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Partai Amanat Nasional (PAN). Beban tugasnya yang berat, yang mengharuskan pergi ke sejumlah negara ataupun daerah, bukannya diacungi jempol malah dituding sebagai pembuat onar.
Kunjungan kerjanya ke Arab Saudi, yang bersamaan dengan musim haji lalu, misalnya, memunculkan berita tak sedap pada Fatwa. Ia bersama 13 anggota DPR dianggap meminta fasilitas berlebihan. Rombongan yang hanya memiliki visa kunjungan itu tetap meminta visa haji pada Kedutaan Besar RI di Riyadh.
Buntutnya, wakil Pemerintah RI di Arab Saudi dibikin repot. Soalnya, menurut Konsul Jenderal RI di Jeddah, permohonan itu menyangkut masalah akomodasi. ”Bukannya kami tak mau memberikan fasilitas, tapi kami tak mampu,” kata Abdul Wahab Maktub, Konsul Jenderal RI di Jeddah.
Kala kabar itu belum terdengar basi, eh, muncul berikutnya berita tak sedap dari Jeddah. Adalah Ahmad Khudori yang mengirimkan surat mengenai perilaku tak lurus A.M. Fatwa ke GATRA. Warga Indonesia yang tinggal di Falestine Street, Jeddah, itu menyebutkan bahwa A.M. Fatwa meninggalkan tagihan rekening telepon ribuan dolar Amerika di salah satu hotel di Riyadh. Akibatnya, pihak kedutaan besar mesti membereskannya.
Jika dirunut ke belakang, kala A.M. Fatwa ke luar negeri Oktober 2000, juga menyisakan masalah. Saat itu, bersama enam anggota delegasi DPR-RI, ia mengunjungi Negeri Belanda dan Polandia. Di ”negeri kincir angin” itu, ia sempat bentrok dengan petugas bandara. Fatwa meminta pelayanan berlebih dibandingkan dengan penumpang pesawat lainnya.
Di Polandia, Fatwa juga ”heboh” dengan staf Kedutaan Besar RI di sana. Masalahnya, seperti kejadian di Riyadh, ia tak membayar tagihan rekening hotel tempat menginapnya. Tak cuma di luar negeri, kunjungan kerjanya ke beberapa daerah juga menyisakan soal. A.M. Fatwa dituding ”gila hormat”, maunya dilayani secara berlebihan.
Akhir tahun lalu, kala melawat ke Nusa Tenggara Barat (NTB), A.M. Fatwa tidak suka atas perlakuan panitia penyambutan kunjungannya. Ia pun mendatangi Gubernur NTB, Harun Al Rasyid, dan meminta perlakuan khusus sebagai Wakil Ketua DPR yang sedang melakukan kunjungan ke daerah.
Posisinya sebagai Ketua PAN juga tak lepas dari keonaran. Pada Oktober 2001, misalnya, kala melawat ke Ambon untuk menghadiri Musyawarah Wilayah PAN Maluku, ia nyaris berkelahi dengan Ketua Dewan Pimpinan Cabang PAN Kota Ambon, Salamor. A.M. Fatwa terpaksa diamankan aparat keamanan setempat.
Masalah bermula dari intervensi Fatwa pada pelaksanaan Musyawarah Wilayah PAN Maluku. ”Kehancuran DPW Maluku akibat ulah A.M. Fatwa yang seenaknya mengubah kepengurusan PAN Maluku,” kata Thamrin Ely, Ketua DPW Maluku, saat kejadian itu.
Toh, A.M. Fatwa tenang saja. ”Kalau mau terjun ke politik, harus berani menanggung risiko menerima berita miring,” katanya, kalem. Andi Mappetahang Fatwa, pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, 63 tahun lalu, ini menjawab berbagai isu miring tersebut pada Hidayat Tantan, Irwan Andri Atmanto, dan Asmayani Kusrini dari GATRA.
Tahanan politik di zaman Orde Baru itu menerima GATRA di rumah dinasnya, di Jalan Denpasar Raya, Jakarta, Rabu pekan lalu. Petikan wawancaranya:
Kabarnya Anda kurang sepaham dengan Hatta Radjasa?
Saya heran kenapa ada kabar begitu. Saya dan Pak Hatta baik-baik saja.
Saat pleno kemarin, ada yang melempar gagasan pengurus partai tidak boleh melakukan rangkap jabatan di eksekutif. Apakah itu arahnya ke Hatta?
Saya benar-benar tidak dengar kemarin, karena terlambat datang. Itu tak menjadi agenda acara. Kalau itu muncul di luar rapat, mungkin saja.
Menurut Anda, soal perangkapan jabatan Hatta ini seharusnya bagaimana?
Kalau objektifnya memang bagusnya tidak dirangkap. Tapi, saya tidak mau berkomentar lebih jauh tentang itu. Sebab, sudah ada yang menuding kami mempunyai kubu-kubu, meskipun saya membantah bahwa tidak ada kubu-kubu. Tapi, dari awal sudah ada klaim begitu.
Beredar kabar Anda sedang mengincar jabatan sekjen, biar leluasa mengendalikan PAN?
Lho, tidak logis, dong, kalau saya berkeinginan jadi sekjen. Di partai itu ketua lebih senior dibandingkan dengan sekjen. Sekjen itu penanggung jawab untuk kegiatan internal sehari-hari.
Mungkin bukan untuk Anda, tapi untuk orang yang masuk kelompok Anda?
Saya sulit mengomentari itu, deh, ha, ha, ha….
Anda gencar berkunjung ke daerah-daerah, dan ada tudingan sedang menggalang dukungan?
Tidak benar itu. Dari awal, saya sudah ke daerah-daerah. Tujuannya, untuk membangun sistem partai, bukan untuk yang macam-macam.
Ada yang menuding, Anda suka meminta fasilitas khusus. Contohnya, saat berhaji di Arab Saudi itu?
Itu bukan meminta-minta fasilitas. Saya tamu resmi mereka. Begitu kami datang, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Majelis Syuro atau Parlemen Arab Saudi. Semua kegiatan kami diantar-jemput oleh protokol Parlemen Arab Saudi hingga berangkat ke Jeddah. Di Jeddah dijemput secara resmi oleh duta besar kita. Itu kewajiban protokoler, karena saya Wakil Ketua DPR.
Masih soal di Arab Saudi, ketika pulang, kabarnya Anda meninggalkan tagihan telepon hotel yang belum dibayar?
Waktu mau pulang, sekretaris delegasi mengecek lagi, semua beres. Kita baru tahu, setelah pulang ada surat pembaca dari Jeddah itu (surat ini dikirim ke GATRA –Red.). Jadi, saya lihat ini ada rekayasa. Bagaimana orang di Jeddah bisa tahu, padahal jarak Jeddah dengan Riyadh itu cukup jauh? Logikanya, itu kan rekayasa, untuk character asassination kepada saya.
Sebelumnya, dalam kunjungan Anda ke Polandia dan Negeri Belanda, juga bermasalah, dan meminta perlakuan macam-macam?
Di luar pengetahuan saya, ada anggota delegasi punya persoalan pribadi dengan salah seorang staf kedutaan besar di sana. Di Negeri Belanda, ada anggota delegasi saya ribut karena kesal mendapat pelayanan yang lambat. Akhirnya memarahi orang bandara, dan bertengkar. Kemudian, saya marahi anggota delegasi saya itu. Sebagai pemimpin, saya kan tak boleh lepas tanggung jawab, biarpun nama saya ikut tercemar.
Dalam kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat (NTB), banyak yang menganggap Anda minta dihormati berlebihan, betulkah?
Sekjen memberitahu kedatangan saya ke sana untuk menutup kongres. Panitia mengatakan semua beres. Sampai di hotel, jangankan kamar, kasur pun masih tergulung. Padahal sudah ada standar protokolernya, Wakil Ketua DPR itu sama dengan menteri.
Kebetulan Gubernur NTB kenalan dekat saya. Saya ke rumahnya, dia kebetulan mau menjemput Kasiepo (Menteri Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia). Lalu, saya bercanda bilang: ”Ini Wakil Ketua DPR yang siang malam mengurus rakyat, kok tidak dapat tempat.” Akhirnya Gubernur NTB tak jadi menjemput Kasiepo, dan bilang mau mengurus Wakil Ketua DPR dulu. Istrinya yang jemput Kasiepo.
[Laporan Utama Gatra Nomor 17 Tahun ke VIII, Beredar 11 Maret 2002]
