Oleh: A.M. Fatwa, Wakil Ketua MPR RI
www.thefatwacenter.com
Pernyataaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa ada perwira TNI yang berkampanye “Asal Bukan S” (ABS) telah mengundang komentar dari berbagai pihak dari yang bersifat lunak sampai yang keras. Bahkan ada yang bernada marah, tidak menerima pernyataan tersebut dan menyebutnya sebagai hal yang menimbulkan situasi curiga mencurigai, serta mengurangi kesolidan TNI. Kebanyakan komentar dan polemeik telah menyalahkan Presiden, misalnya “baru isu kok disampaikan kepada publik.” Banyaknya komentar tersebut sebenarnya merupakan kewajaran. Penulis ingin menyoroti selintas dari sisi yang agak berbeda. Mengamati sambutan dan pengarahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di berbagai kesempatan acara di lingkungan TNI/Polri yang lalu, Presiden selalu menegaskan keharusan netralitas TNI/Polri. Terlepas benar atau tidaknya adanya isu ABS yang dilontarkan Presiden itu, adalah merupakan hal yang wajar pula jika Presiden juga menyinggung kembali masalah keharusan netralitas TNI pada pertemuan dengan para perwira teras TNI tersebut. Menurut hemat penulis hal itu untuk mengingatkan dan menegaskan kembali pengarahannya, dan itu merupakan kewajiban Presiden, terlebih dalam menghadapi Pemilu yang semakin dekat. Itu juga penting bagi membangun demokrasi yang sehat. Kita juga perlu ingat bahwa sebelun reformasi, SBY merupakan perwira yang melontarkan pandangan bahwa peran TNI di dunia politik ( di masa Orde Baru) sudah kebablasan. Kemudian muncul Empat Paradigma Baru ABRI di bidang Sosial Politik, dan kemudian lebih lanjut menelorkan Paradigma Baru TNI di mana TNI tidak lagi berkecimpung di arena politik. Hal itu merupakan tekad TNI dalam melakukan reformasi internalnya dengan Paradigma Barunya. Dari sisi ini nampak konsistensi SBY terhadap reformasi TNI. Apalagi pada Pemilu yang lalu masih ada perwira yang tidak bersikap netral, walupun secara tersamar. Oleh karena itu, terhadap isu dan polemik adanya “ABS” itu tidak perlu diteruskan dan dibesar-besarkan, karena hanya membuang-buang waktu dan pikiran, pada hal banyak masalah yang masih perlu mendapat prioritas penanganan. TNI pasti tahu apa yang harus dilakukan. Yang lebih penting adalah agar para warga TNI aktif harus dapat menunjukkan bahwa mereka konsisten dengan Paradigma Barunya dan tetap menjaga kesolidannya. Demikian juga para purnawirawan yang berkecimpung dalam politik tidak perlu membawa-bawa TNI untuk kepentingan politiknya, karena akan merugikan almamaternya yang pernah “menjadikan mereka orang” yang cukup bermanfaat. Mereka yang berkiprah di dunia politik harus dapat menunjukkan contoh dan mejadikan dirinya sebagai contoh berpolitik yang mendasarkan diri pada moral, etika, integritas, dan perundang-undangan yang berlaku. Di pihak lain, para elite politik dan pemimpin partai politik termasuk yang pernah menjadi anggota TNI tidak memperalat dan memanfaatkan TNI untuk kepentingan politiknya. Hal ini perlu diingatkan, karena sejarah Republik kita ini menunjukkan bahwa pernah ada pemimpin sipil yang berusaha menguasai dan menggunakan TNI, seperti Perdana Menter Amir Sjarifuddin, Menteri Pertahanan Iwa Kusumasumantri, bahkan tokoh-tokoh PKI. Pada masa Orde Baru pun TNI telah digunakan sebagai alat politik kekuasaan yang otoriter. Di negara-negara sedang berkembang banyak militer yang ikut campur dalam urusan politik bahkan menjadi pemimpin penguasa politik. Hal itu antara lain dipicu oleh gagalnya para politisi sipil dalam mengurus negara, kondisi negara yang tidak stabil, partai politik yang tidak sehat, dan sebagainya. Para politisi hanya mementingkan diri pribadi atau kelompoknya dan tidak dapat menjamin persatuan bangsa dan keutuhan negara. Oleh karena itu, dalam menyikapi kondisi yang belum baik di Indonesia saat ini para elite politik dan pemimpin sipil harus dapat mewujudkan prestasi yang tinggi dan mengutamakan urusan rakyat banyak. Kondisi yang tidak baik dan berlangsung terus-menerus akan mengancam persatuan nasional dan yang demikian itu akan mendorong militer untuk ikut campur dalam urusan politik. Elite politik, pemimpin sipil, dan lainnya harus dapat menyelesaikan masalah secara bersama, secara demokratis, dan elegan, dengan menunjukkan perilaku yang dapat menguatkan pembangunan demokrasi di Indonesia. Sangat diperlukan kesadaran dari semua pihak dalam menghadapi kondisi Indonesia pada saat ini apalagi dengan semakin dekatnya masa Pemilu untuk lebih arif dalam menyikapi sesuatu masalah dengan tetap menjaga persatuan dan persaudaraan bangsa. Kita tinggalkan sikap saling menghujat, memfitnah, saling mencemooh, memojokkan, dan merasa benar sendiri. Kita berharap TNI tidak mudah terpengaruh isu, hasutan dari orang yang merasa hebat tapi sebenarnya tidak hebat. Ungkapan “Asal Bukan….” itu sendiri menunjukkan sikap tidak demokratis, otoriter, dan putus asa. Sedangkan dari para elite politik agar tidak terlalu jauh ikut campur urusan internal TNI. Yang penting lagi adalah dapat terciptanya hubungan yang sehat dan harmonis antara elite, pemimpin sipil, dan militer tanpa terjebak pada cara-cara kooptasi dengan militer. Kita semua telah sepakat membangun TNI dan Polri yang profesional, bermartabat dan berwibawa, yang mampu memberikan jaminan kedaulatan, keamanan secara nasional, keselamatan serta kehormatan bagi bangsa dan negara Indonesia.
