AM Fatwa: Penetapan Tersangka Tifatul Tak Lazim

Written by widodo

Jumat, 16 Januari 2009

Jakarta,TRIBUN- Tak hanya kalangan internal PKS saja yang bersuara keras atas  penetapan tersangka Presiden PKS Tiffatul Sembiring. Wakil Ketua MPR AM Fatwa juga mempertanyakan status tersangka atas tuduhan mencuri start kampanye saat melakukan demonstrasi mengecam aksi serangan Israel terhadap Palestina pada 2 Januari lalu. AM Fatwa yang juga politisi PAN ini menyatakan, penetapan tersangka terhadap Tifatul Sembiring, juga terhadap Ketua DPW PKS DKI Jakarta Triwicaksana, dan Ketua DPD PKS Jakarta Pusat Agus Setiawan sangatlah tidak lazim. Namun, apa yang disangkakan oleh AM Fatwa dibantah oleh Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik, Anas Urbaningrum “Apa yang dilakukan pihak kepolisian itu tidak lazim. Semestinya pihak kepolisian melakukan klarifikasi dahulu terhadap ketiganya sebelum menetapkan sebagai tersangka. Lazimnya, pemanggilan pertama sebagai saksi. Nah, bila dalam pemeriksaan memang ditemukan pelanggaran sebagaimana yang dilaporkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), baru ada penetapan sebagai tersangka,” kata AM Fatwa kepada para wartawan, Kamis (15/1). “Yang jadi pertanyaannya adalah, sebelum ditetapkan sebagai tersangka harusnya pihak kepolisian melakukan klarifikasi lebih dulu. Namun ini tidak. Jadinya, menimbulkan tanda tanya masyarakat, ada apa ini?” AM Fatwa mempertanyakan. Kecurigaan AM Fatwa ditepis oleh Anas Urbaningrum. Ia menjelaskan, kasus ini justru menjadi tantangan bagi Bawaslu untuk membuktikan  kecermatan  dan kesungguhan kinerjanya.  Bila dalam perjalanan kasus ini nantinya, tidak ada bukti kuat yang dapat dibuktikan, tentu saja ini akan merusak citra Bawaslu. “Penyidik diharapkan bisa bekerja secara profesional, dan jangan sampai masuk ke basis wilayah politik, sepenuhnya harus profesional tanpa harus masuk ke basis-basis wilayah politik,” kata Anas. “Kami, dan tentunya partai-partai lain  dalam kasus ini sekaligus diingatkan untuk tetap taat dan patuh pada ketentuan kampanye. Siapapun partai yang melanggar, tentu akan diproses juga,” lanjut Anas Urbaningrum. (Persda Network/yat)