Kamis, 06 Januari 2005 | 16:17 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) AM Fatwa kecewa terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memberi restu dan dukungan kuat kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Zainal Ma’ruf untuk maju sebagai ketua umum Partai Demokrat. “Ini sangat amat tidak sehat,” katanya kepada wartawan di Gedung MPR, Kamis (6/1).
Fatwa menilai, jabatan Mendagri sangat terkait dengan politik dalam negeri, sehingga diharap dipegang figur netral. “Meski tidak perlu steril dari politik,” tambahnya.
Menurut Fatwa, saat ini juga beredar kabar menteri-menteri lain yang ikut dalam pencalonan ketua umum partai dengan membawa-bawa restu Presiden. “Isu semacam itu merusak kredibilitas politis pemerintah, khususnya SBY,” jelasnya.
Fatwa menganalisa, fenomena itu dipacu terpilihnya Jusuf Kalla secara mendadak sebagai ketua umum Partai Golkar yang juga didukung SBY. Fenomena ini juga nampak saat Jusuf Kalla memilih ketua DPR Agung Laksono sebagai wakilnya. “Hal ini membawa ekses negatif secara psikopolitis terhadap kehormatan DPR yang sejajar dengan presiden,” katanya.
Fatwa yang juga menjabat sebagai ketua DPP PAN, berharap hal tersebut tidak terjadi di partainya. Dia berharap, pemerintah tidak ikut campur terlalu dalam pada musyawarah nasional PAN yang akan diadakan di Semarang Februari 2005.
Dilain pihak, Fatwa juga berharap agar pada Munas PAN mendatang tidak terjadi politik uang. Karena menurutnya, pemberantasan KKN harus diawali pemberantasan politik uang dalam partai. “Sebab pilar utama demokrasi adalah partai,” jelasnya.
Akibatnya, menurut Fatwa, bukan saja bahaya dari penguasa yang mensponsori, tapi juga pengusaha atau konglomerat yang membiayai pencalonan. “Sebab setelah terpilih, orang-orang itu pasti akan meminta imbalan,” ujarnya. Hal itu, menurutnya, menyebabkan pimpinan partai bergantung pada pihak yang mendanai.
