Selasa, 5 Februari 2002 – Reportase
Tatap Muka dengan Bpk AM Fatwa
Pada hari Selasa, 5 Februari 2002, bertempat di lobi KBRI Tokyo rencananya mulai pkl. 19:30 sampai dengan pkl. 22:00 waktu Tokyo diadakan acara ramah tamah dengan delegasi DPR RI yang akan mengunjungi Kuba dan berkesempatan untuk transit dulu di Tokyo 1 malam. Delegasi DPR ini dipimpin oleh Bapak A.M. Fatwa (Wakil Ketua DPR RI).
Wakil PPI Jepang yang berkesempatan hadir pada malam ini berjumlah 15 orang antara lain dari pengurus PPI Jepang yaitu Romi S.W. (Ketua PPI Jepang), Agus F.S., Sena I.W., Isa I.K., Sutandyo A., Arief R.U., dan wakil dari pelajar-pelajar di Jepang ( wakil dari Chiba, Waseda, Tokyo, Yokohama, Saitama). Undangan lainnya yang hadir adalah Staf KBRI, Perwakilan BUMN, Perwakilan Bank, dan wakil masyarakat Indonesia di Tokyo.
Karena tertahan di Narita Airport, akhirnya delegasi ini baru tiba di lobi KBRI sekitar pukul 20:00. Dan acara dimulai dengan makan malam. Akhirnya Bapak Soemadi D.M. Brotodiningrat (Dubes RI) membuka secara resmi acara ramah tamah ini pukul 20:45.
Dalam sambutannya Bapak Dubes menginformasikan kepada rombongan delegasi bahwa masyarakat Indonesia di Jepang diperkirakan berjumlah 20.000 orang, yang terdaftar sekitar 12.000 orang, dengan komposisi 9.000 orang terdaftar di KBRI Tokyo, dan 3.000 orang terdaftar di Konjen Osaka. Bapak Dubes sangat senang dengan kedatangan rombongan delegasi DPR ke Jepang karena dapat memberikan informasi tentang kondisi Indonesia saat ini secara langsung.
Selanjutnya Bapak Dubes mempersilakan Bapak A.M. Fatwa untuk memberikan kata sambutan.
Sambutan Bapak A.M. Fatwa
Dalam sambutannya, Bapak A.M. Fatwa mengucapkan selamat atas pengangkatan Bapak Soemadi sebagai Dubes RI di Amerika Serikat oleh Presiden RI atas pertimbangan DPR. Selanjutnya Bpk. A.M. Fatwa memperkenalkan anggota-anggota rombongan kunjungan persahabatan parlemen Indonesia ke Kuba, yaitu :
- Bpk. Tjahjo Kumolo , SH. dari fraksi PDI-P dan anggota Komisi 1 (Luar negeri dan Hankam), beserta istri
- Bpk. Ir. Abdul Kadir Ismail dari fraksi PPP dan anggota Komisi 3 (Agraria, Kehutanan), beserta istri
- Bpk. Drs. Ali Masykur Musa, Ketua fraksi PKB dan anggota Komisi 9 (Keuangan), beserta istri
- Bpk. Drs. Soewarji, Sekretaris Delegasi
- Bpk. Murodi, Sekretaris Delegasi
- Bpk. Huzaini dari fraksi Golkar dan anggota Komisi 2, yang akan menyusul kemudian karena saat ini sedang mengikuti Rapim Golkar
- Wartawan Tempo, TVRI, Metro TV, LKBN Antara
Bapak Fatwa sendiri juga ditemani istrinya. Saat memperkenalkan anggota delegasi, Bpk. Fatwa sempat bergurau. Sewaktu memperkenalkan Bpk. Ismail disebutkan bahwa dari fraksi PPP bukan PPP Reformasi. Dan sewaktu memperkenalkan Bpk. Musa disebutkan bahwa dari fraksi PKB versi Kuningan.
Program kunjungan persahabatan ke negara lain adalah program tahunan. Dan tahun ini DPR mengutus rombongan delegasi ke Republik Kuba, walaupun semestinya ada beberapa undangan, tetapi akhirnya dipilih Kuba karena negara ini spesifik di mana mungkin satu-satunya negara komunis saat ini. Kuba juga dipimpin Presiden legendaris Fidel Castro yang telah memimpin lebih dari 30 tahun. Hubungan diplomatik dengan Kuba sendiri baru cair 2 tahun terakhir setelah peristiwa G30S di tahun 1965, di mana Dubes A.M. Hanafi dicurigai mempunyai hubungan dengan peristiwa G30S dan akhirnya tidak pulang kembali ke Indonesia.
Selama 3 kali memimpin kunjungan ke luar negeri, Bpk. Fatwa selalu memilih negara-negara yang spesifik, seperti sebelumnya ke negara Polandia dan terakhir ke Libya. Perjalanan kali ini pun agak khas, karena rencananya Rabu besok akan bertemu dengan Ketua Majelis Rendah Jepang, Mr. Tamisuke Watanuki. Lalu dilanjutkan dengan pertemuan masyarakat Indonesia di Los Angeles, dan kemudian baru ke Havana, Kuba. Setelah itu bertemu dengan masyarakat Indonesia di New York. Dan akhirnya menuju Riyadh, semula direncanakan bertemu dengan Ketua Majelis Syuro (Parlemen) Arab Saudi, tapi berhubung sudah masuk waktu libur Ibadah Haji maka dibatalkan. Dan selanjutnya kira-kira tanggal 15 Februari rombonga delegasi ini bergabung dengan jamaah haji Indonesia untuk menunaikan ibadah Haji.
Kemudian Bapak Fatwa membicarakan musibah banjir di Indonesia, di mana banjir besar yang sama terjadi lebih kurang seratusan tahun yang lalu. Terakhir tahun 1996 terjadi banjir besar, walaupun tidak sebesar saat ini. Sedangkan perkembangan politik di tanah air sendiri terlalu banyak, kebetulan Bpk. Fatwa sendiri dari bagian Politik di DPR.
DPR saat ini sudah sangat berbeda dengan DPR sebelumnya, walaupun belum dapat dikatakan seefektif dengan parlemen kita di zaman Parlementer dulu di tahun 1950-an. Dan Pemilu tahun 1955 adalah yang terbaik menurut Bpk. Fatwa. Saat ini di DPR sudah dibahas usulan untuk memakai sistem Distrik untuk Pemilu 2004. Walaupun peta politik saat ini peranan Parpol masih dominan sehingga sistem Proporsional masih diminati, namun sudah ada kesepakatan Parpol di MPR bahwa nanti pemilih bukan hanya memilih tanda gambar partai tapi juga memilih tanda gambar orang. Dan juga yang lebih seru adalah pemilihan Presiden secara langsung. Walaupun nantinya kemungkinan akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya karena disyaratkan untuk mendapatkan suara mayoritas 50% plus. Mungkin nanti akan diperlukan 2 tahap untuk pemilihan Presiden, tahap pertama pemilihan Calon Presiden bersamaan dengan pemilihan anggota DPR untuk mengurangi biaya karena apabila tidak bersamaan dengan Pemilihan anggota DPR akan membutuhkan biaya baru. Dan tahapan keduanya dari Calon Presiden hasil Pemilu tadi dipilih oleh MPR yang baru terpilih untuk menjadi Presiden baru RI.
Bapak Fatwa mengakhiri kata sambutannya. Dan sebelum acara dilanjutkan dengan tanya jawab, Bapak Soemadi menjelaskan bahwa anggota parlemen Jepang dipilih dengan sistem Distrik dan sistem Proporsional (lebih kurang 20% dari anggota Diet dipilih dengan sistem Proporsional). Dan baru-baru ini parlemen Jepang telah berhasil mengamandemen UU Pemilu, khususnya untuk sistem Proporsional di mana pemilih tidak hanya memilih tanda gambar partai tapi juga memilih tanda gambar orang.
Acara Tanya Jawab
Pertanyaan pertama dari Bpk. Romi S.W. (Ketua PPI Jepang) mengenai seberapa jauh urgensi delegasi ini jalan-jalan ke luar negeri di saat Indonesia sedang dilanda banjir, apakah tidak sebaiknya dananya digunakan untuk membantu ratusan ribu korban banjir. Dan pertanyaan yang kedua, anggota DPR saat ini kelihatan sering berantem apakah tidak sebaiknya untuk hal-hal yang prinsipal tidak gontok-gontokan sendiri karena wakil-wakil rakyat atau pemimpin itu menunjukkan typikal sifat dari rakyat di bawahnya. Kalau wakil rakyat hobinya berantem, rakyatnya juga jadi hobi berantem.
Pertanyaan kedua dari Bpk. Sena I.W. (Sekum PPI Jepang) mengenai sejauh mana realitas dari janji partai-partai sewaktu Pemilu dulu, seperti janji untuk memberantas KKN, dll. Dan juga apakah di DPR sendiri ada evaluasi mengenai realisasi janji-janji ini.
Pertanyaan ketiga dari Bpk. Arif (Pengurus PPI) mengenai lingkungan hidup dan banjir di Jakarta, apa yang telah dilakukan komisi terkait di DPR untuk mengantisipasi keadaan ini. Sebagai contoh kasus Perumahan Pantai Indah Kapuk, bagaimana dengan AMDAL nya.
Selanjutnya Bpk. Fatwa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Mengenai pertanyaan tentang urgensi kunjungan ini sendiri, Bpk Fatwa menjelaskan memang momennya kurang tepat sehingga kelihatannya rombongan delegasi ini kehilangan sense of crisis. Tetapi masalahnya program ini sudah lama direncanakan dan banjir ini baru sepuluh hari yang lalu, sehingga sangat sulit membatalkannya atau menundanya. Dan mengenai banjir ini sendiri, ibu-ibu istri anggota DPR di Kalibata mengumpulkan makanan yang dibagi-bagikan ke korban banjir.
Mengenai kesiapan mengantisipasi banjir, tugas pemerintah lah untuk mengantisipasinya karena DPR sudah menugaskan pemerintah. Baru-baru ini DPR telah memanggil Menteri Lingkungan Hidup untuk menjelaskan masalah sampah. Sedangkan untuk perumahan Pantai Indah Kapuk, sejak zaman Belanda daerah tersebut sengaja ditanam bakau sebagai penyerap tetapi akhirnya jadi perumahan. Timbul pertanyaan siapa yang bertanggung jawab. Tiga atau empat bulan yang lalu pun, BMG sudah memberi tahu masyarakat bahwa akan muncul siklus hujan besar dan banjir besar tetapi kelihatan pemerintah menghadapinya biasa-biasa saja. Dalam hal ini tugas DPR bukanlah sebagai eksekutor tetapi sebagai pengawas pemerintah. Akibat banjir ini sendiri timbul kerugian yang besar, antara lain kerusakan infrastruktur.
Kemudian mengenai janji-janji Pemilu adalah hal yang umum di seluruh dunia saat Pemilu Parpol menyampaikan program atau janji, tinggal sejauh mana dilaksanakan janji tadi tergantung dari situasi dan kondisi. Tetapi yang jelas saat ini kita harus bersyukur karena berhasil lepas dari sistem yang otoriter. Meskipun kita harus mengakui kelebihan Pak Harto dalam memanage pemerintahan, terpisah dari kekurangan-kekurangan lainnya.
Tentang perselisihan-perselisihan di DPR sendiri memang sengaja disediakan tempat untuk berdebat untuk mengalihkan perhatian masyarakat. Sehingga perhatian masyarakat bisa berpaling pada perdebatan di DPR. Contohnya kasus Buloggate 1, dan saat ini Buloggate 2.
Dan selanjutnya Bpk Fatwa mempersilakan Bpk Ali Masykur Musa untuk memberikan tanggapan. Bpk Fatwa sempat menyinggung walaupun ketika di DPR rapat fraksi sering berdebat, tetapi ketika di luar saling cinta mencintai.
Bpk. Musa dari PKB berpendapat bahwa masa transisi yang kita alami di satu sisi memberikan kebebasan berpendapat yang luar biasa, dan di sisi lain seperti sebuah bandul yang bergerak. Kalau dulu eksekutif heavy, sekarang legislatif heavy. Masa transisi ini sisi legislatif kuatnya luar biasa, sehingga Gus Dur bisa jatuh. Padahal dalam sistem Presidentiil tidak seperti itu. Dan dalam hal ini Bpk. Musa yakin bahwa kebenaran bisa diperdebatkan, apakah Gus Dur salah atau tidak dalam paradigma politik kita. Juga harus ditingkatkan budaya saling menghormati dalam berdemokrasi, jadi walaupun berbeda pendapat dalam rapat fraksi tapi begitu di luar jadi kawan.
Berkaitan dengan janji-janji partai politik ketika Pemilu, dalam perubahan UUD yang ketiga di mana Bpk. Musa menjabat sebagai Sekretaris Badan Pekerja yang merumuskan amandemen ini, prinsipnya seorang anggota parlemen bisa dihentikan di tengah jalan karena yang berdaulat adalah rakyat. Selama rakyat menagih janji itu, maka anggota parlemen bisa dituntut untuk memenuhi janji tadi. Mekanismenya bagaimana ? Saat ini DPR sedang menggodoknya, terutama di komisi 2, 3, dan 4. Usul dari Bpk. Musa sendiri pemilihan presiden terpisah dari pemilihan anggota DPR. Begitu juga sistem pemilunya diusulkan sistem distrik, sehingga rakyat di distrik yang diwakili bisa menuntut mundur anggota DPR dari distrik tadi apabila dirasa tidak dapat mewakili aspirasi mereka.
Setelah Bpk Musa memberikan tanggapannya, selanjutnya Bpk. Idris dari Komisi 3 memberikan penjelasan mengenai kondisi lingkungan hidup di Indonesia. Sudah dari jauh hari, DPR memberi warning pada Departement Kehutanan untuk memperbaiki kebijakan sehingga diharapkan kita lebih banyak menanam daripada menebang hutan. Kebijakan ini sudah dilaksanakan pemerintah, dan saat ini pemerintah sudah mengeluarkan Kepmen tentang ekspor log. Saat ini kerusakan hutan di Indonesia cukup besar, per tahun bisa mencapai 20 juta hektar. Dibandingkan kemampuan untuk merehabilitasi yang hanya 1/3 atau ¼ dari kerusakan itu. Dikhawatirkan apabila hal ini terus berlangsung, bukan hanya banjir yang terjadi tapi mungkin tenggelam.
Komisi 3 pun sudah mendesak pemerintah agar Peraturan Pemerintah tentang Kehutanan segera dibuat. Undang-undangnya sudah dibuat sejak tahun 1999, PP-nya belum satu pun yang dibuat. Ini ada kaitannya juga dengan pergantian Menteri Kehutanan yang sudah 3 kali terjadi sejak zaman Gus Dur.
Mengenai bencana banjir sendiri, anggota-anggota fraksi juga urunan untuk meringankan beban korban banjir di Indonesia.
Seterusnya Bpk. Kumolo dari PDIP berkesempatan memberikan tanggapan. Bpk Kumolo menjelaskan bahwa di masa transisi ini, di DPR sendiri saat ini terdiri dari bermacam-macam orang, ada 11 mantan tapol/napol, ada tersangka kasus korupsi beras. Malah dari fraksi PDIP mantan tukang tambal ban jadi ketua DPRD. Dan hal ini wajar dalammasa transisi. Posisi anggota DPR di Indonesia sendiri aneh karena selain sebagai wakil rakyat juga wakil partai karena sewaktu Pemilu kita memilih Partai, jadi harus menjalankan program partai juga yang pada dasarnya juga berorientasi kerakyatan. Sehingga harus pandai-pandai jadi anggota DPR. Baru-baru ini Pak Sophan Sophiaan mundur. Sebagai aktor mestinya Pak Sophan biasa berperan, tetapi akhirnya Pak Sophan mundur.
Mengenai banjir sendiri, baru-baru ini PDIP rapat dengan Menkimpraswil dan Dirut Jasa Marga. Memang selama ini arah pembangunannya salah. Setelah dihitung-hitung oleh Ketua Bappenas, butuh dana sekitar 16 triliun rupiah untuk mengatasi banjir ini, dan butuh waktu sekitar 10 tahun untuk pelaksanaannya. Sedangkan kebutuhan dananya sendiri, mudah-mudahan bisa diatasi karena anggaran DKI Jakarta tiap tahunnya surplus 400 Miliar Rupiah.
Sedangkan kondisi politik di Indonesia saat ini memang harus kita perhatikan, juga untuk ke depannya. Kondisi di Aceh, Poso, Maluku, dan Papua. Untuk Papua sendiri Australia juga ada perannya di sini, dalam tanda kutip. Untuk kondisi ekonomi sendiri, diharapkan juga nantinya Pak Soemadi bisa melobi Amerika agar jangan hanya memberikan janji-janji kosong atau cek kosong dalam pemberian bantuan ke Indonesia. Jepang sendiri dalam hal ini sudah cukup bagus, untuk tahun ini memberikan bantuan 24.6 triliun rupiah. Hanya sasarannya masih kurang tepat, 16.6 triliun rupiah untuk peningkatan pelabuhan udara Juanda dan Padang.
Belum lagi persiapan untuk menghadapi Sidang Tahunan MPR, tetapi PDI-P yakin akan komitmen parlemen untuk mempertahankan Presiden sampai tahun 2004. Memang posisi anggota DPR dari PDI-P cukup repot, karena pemimpin PDI-P saat ini menjadi pemimpin pemerintah dan anggota DPR dari PDI-P sebagai legislatif harus mengkritisi pemerintah yang dalam hal ini adalah pemimpinnya sendiri.
Selanjutnya acara dilanjutkan dengan tanya jawawb lagi. Pertanyaan datang dari Pak Wahyudi (mahasiswa) mengenai situasi di DPR saat ini, sebenarnya ada apa di DPR karena Sophan Sophiaan yang aktor tadi sampai mengalami kelelahan jiwa. Kemudian pertanyaan mengenai berita anggota fraksi PDI-P harus bertanda tangan di atas meterai, sehingga dipertanyakan lagi semestinya anggota DPR itu wakil rakyat atau wakil partai. Juga disampaikan harapan agar biaya naik haji rombongan ini sumber dananya dari pribadi masing-masing.
Kemudian pertanyaan dari Ibu Wati (Guru SRIT) khusus untuk Bpk Kumolo dari PDI-P mengenai realisasi janji-janji Pemilu PDI-P, salah satunya janji Pemilu yang pernah ada di koran di mana apabila PDI-P menang maka gaji guru akan naik 500%. Juga apakah ada perhatian khusus DPR mengenai nasib guru Indonesia. Tambahan pertanyaan dari Pak Joko (Guru SRIT) mengenai nasib dunia pendidikan dan kekhawatiran akan bahaya Narkoba, diharapkan pemerintah dan DPR lebih memperhatikan dua masalah ini jangan hanya masalah ekonomi dan kehutanan saja yang diperhatikan.
Lalu dilanjutkan pertanyaan dari Pak Hery (mahasiswa) mengenai apakah tujuan DPR berdebat selama ini apakah untuk kepentingan rakyat atau solidaritas partai. Kemudian kenapa pemimpin-pemimpin kita saat ini adalah calon tersangka, atau tersangka, apakah tidak ada calon lainnya.
Pertanyaan-pertanyaan ini ditanggapi semuanya oleh Bpk Fatwa untuk menghemat waktu. Bpk Fatwa juga menyayangkan mundurnya Bpk Sophan Sophiaan, yang merupakan orang yang konsisten. Walaupun ada baiknya juga untuk menyentak perhatian anggota-anggota DPR lainnya. Bpk. Fatwa juga menegaskan kembali komitmen DPR untuk mempertahankan kepemimpinan Ibu Megawati sampai tahun 2004.
Tentang anggota DPR itu apakah wakil rakyat atau wakil partai, pada prinsipnya anggota DPR adalah wakil rakyat tetapi juga mengemban misi dan visi kebijakan dari partainya masing-masing. Karena dalam Pemilu, calon-calon anggota DPR dipilih melalui partainya.
Mengenai ibadah haji, dalam hal ini rombongan delegasi memanfaatkan sesuatu jalan yang ringan. Sudah jelas masing-masing anggota rombongan juga mengeluarkan biaya dari pribadi masing-masing tapi tentunya tidak sebesar apabila dari Jakarta langsung ke Mekkah. Ditinjau dari syarat mampu (istitho’ah), apabila ada kesempatan dan juga tidak meminta-minta untuk diadakan kesempatan ini maka ini sudah memenuhi syarat mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Sekali lagi Bpk Fatwa dengan rendah hati mohon maaf apabila perjalanan saat ini momennya tidak tepat.
Menjawab pertanyaan mengenai pendidikan, Bpk Fatwa menjelaskan bahwa pada intinya DPR sangat memperhatikan pendidikan di Indonesia. Bahkan anggaran untuk pendidikan sendiri mencapai 24.6% dari RAPBN, tetapi berhubung pembagian anggaran pendidikan ini terbagi-bagi ke beberapa departemen, tidak hanya ke Depdikbud, maka seolah-olah jadi kecil. Penjelasan Bpk Fatwa ini menutup acara tanya jawab.
Penutup
Sebelum acara ditutup secara resmi oleh Bpk Soemadi , Bpk Fatwa menyerahkan kenang-kenangan untuk Bpk Soemadi . Setelah itu Bpk Fatwa juga menyerahkan Buku Autobiografinya “Demi Sebuah Rezim, Demokrasi dan Kebebasan Beragama Diadili” kepada Bpk Romi sebagai wakil dari PPI Jepang. Akhirnya acara ramah tamah ini ditutup pada pkl. 22:50 dan rombongan delegasi pulang ke Hotel Narita, untuk kemudian besoknya bertemu dengan Ketua Majelis Rendah Jepang, dan sorenya melanjutkan perjalanan ke Kuba.
Harapan kami, semoga perjalanan ini lebih banyak manfaatnya daripada mudharatnya. Amien.
Jayalah Indonesiaku.
(Abu Ihsan)
