A. M. FATWA, ANTARA DARAH MILITER DAN POLITISI

Surabaya, 18/12 – Sebetulnya bagi Andi Mappetahang Fatwa atau yang akrab dipanggil A. M. Fatwa mengalir dua denyut darah yang sulit untuk dipisahkan, yakni militer dan politisi. Sebelum terkenal karena menjadi tokoh politik dan perlawanan terhadap rezim Orde Baru sehingga mendekam dalam penjara sekitar 12 tahun, Fatwa yang lahir di Bone, Sulawesi Selatan, 12 Februari 1939 adalah seorang militer. “Karena itu jiwa `Jalesveva Jayamahe` (semboyan angkatan laut yang artinya justru di laut kita jaya, red) masih melekat dalam diri saya sampai sekarang,” kata Wakil Ketua MPR itu pada acara sosialisasi putusan MPR RI tentang perubahan UUD 1945 kepada taruna Akademi TNI dan Akpol di kampus AAL, Surabaya, Minggu. Ia mengemukakan, dirinya masuk ke angkatan laut lewat jalur ikatan dinas Korps PT. PAL di Surabaya antara tahun 1960-1963, namun kemudian mengundurkan diri. Jiwa militernya kembali terpanggil dengan masuk KKO (Korps Komando), sekarang dikenal sebagai Marinir di tahun 1966. “Saya masuk lagi ke angkatan laut lewat pendidikan Sekolah Dasar Perwira KKO-AL sehingga semboyannya, ganti `Jalesu Bumiyamca Jayamahe` (semboyan Marinir yang artinya justru di laut dan darat kita jaya, red),” katanya. Namun, kata alumnus PGA/PGAA di Sumbawa dan Lombok dan kemudian melanjutkan ke IAIN Jakarta hingga sarjana muda tahun 1963 itu, keinginan kuat dirinya untuk menjadi perwira militer akhirnya kalah oleh bakat politiknya. “Tuhan menentukan lain karena bakat politisi agak sulit dihilangkan, sementara Trisila (hirarki ketat, red) di TNI AL tidak bisa kompromi. Akhirnya saya harus memilih, dengan segala risiko, termasuk dipenjara,” ujar politis asal Partai Amanat Nasional (PAN) itu. Lelaki yang sampat mengenyam pendidikan di Untag Surabaya itu, di TNI AL pernah menjabat Wakil Kepala Dinas Rohani Islam Komando Wilayah Timur, namun kemudian dikaryakan di kantor Pemda DKI Jakarta saat gubernurnya dijabat Ali Sadikin. “Tapi kalau saya terus berkarier di militer, paling tinggi hanya melati tiga dan untuk menjadi pejabat negara tidak mudah kalau masih di militer,” katanya.