Fatwa Kecam Polisi yang Kawal Pawai RMS

Page 1
Fatwa Kecam Polisi yang Kawal Pawai RMS
Wednesday, 28 April 2004 04:36
Wakil Ketua DPR AM Fatwa mengecam tindakan aparat kepolisian yang mengawal
arak-arakan separatis Republik Maluku Selatan (RMS), padahal separatis seharusnya ditindak
tegas. Hidayatullah.com–Hal itu diungkapkan Fatwa di Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa,
berkaitan dengan kerusuhan di Ambon.
“Kami sangat menyesalkan arak-arakan kaum seperatis RMS itu malah dikawal polisi,”
katanya.
Fatwa juga menyoroti lemahnya kinerja intelijen sehingga tidak bisa mendeteksi kerusuhan di
Ambon. Semestinya, intelijen mampu mencegah dan mengantisipasi terjadinya peristiwa
kerusuhan itu.
“Intelijen kita mungkin tidak melakukan koordinasi dengan baik. Baru setelah ada kejadian itu,
mereka kalang kabut, padahal langkah terpenting adalah mencegah,” katanya.
Berkaitan dengan kemungkinan diberlakukannya kembali darurat sipil di Ambon untuk
memulihkan keadaan, fatwa mengatakan, tidak mudah memberlakukan kembali status darirat
sipil di Ambon mengingat di daerah itu status darurat sipil baru saja dicabut.
“Baru saja kita mencabut status darurat sipil di sana, apalagi mau memberlakukan darurat
militer,” katanya.
Front Islam untuk Kedaulatan NKRI mengutuk tindakan kelompok separatis Republik Maluku
Selatan (RMS) beserta organisasi dibawahnya, Front Kedaulatan Maluku (FKM) dan semua
gerakan yang memiliki cita-cita dan tujuan untuk memecahbelah NKRI.
Pernyataan Front Islam untuk Kedaulatan NKRI disampaikan ulama asal Surakarta Ustad
Muzakir saat bersama sejumlah delegasi diterima Wakil Ketua DPR AM Fatwa di Gedung
DPR/MPR Jakarta, Selasa.
Front ini mendesak DPR memanggil Presiden megawati, Menko Polkam Hari Sabarno,
Panglima TNI Jenderal TNI endriartono Sutarto, kapolri Jnederal Pol Da`i Bachtiar, kepala BIN
hendropriyono beserta pihak terkait untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi di Ambon.
DPR harus mempertanyakan langkah-langkah strategis yang akan diambil untuk
menyelesaikan masalah tersebut.
Front Islam untuk Kedaulatan NKRI juga menuntut pertanggungjawaban Kapolri dan jajarannya
yang telah gagal memberi keamanan kepada masyarakat Ambon. Bahkan polisi bertindak
diskriminatif dalam melakukan penanganan di lapangan atas kasus itu.
Selain itu, mendesak pemerintah terutama aparat keamanan baik Polri maupun TNI untuk
menindak tegas para separatis RMS dan aktor intelektualnya. Demi tegaknya keadilan,
pemberontak RMS harus ditindak tegas sebagaimana tindakan terhadap GAM.
Aparat keamanan dan intelijen juga harus menyelidiki keterlibatan AS dalam kasus kerusuhan
1 / 2
Page 2
Fatwa Kecam Polisi yang Kawal Pawai RMS
Wednesday, 28 April 2004 04:36
itu. AS telah memberi dukungan kepada RMS dan berupaya memecahbelah NKRI.
Front Islam juga mendesak agar pemerintah dan aparat keamanan mengekstradidi dan
menghukum Alex Manuputti yang berada di AS bersama petinggi RMS lainnya di bawah
perlindungan pemerintah setempat.
“Pemerintah harus menyelesaikan permasalahan di Ambon secara komprehensif dan
memperhatikan latar belakang permasalahan dan jangan sampai peristiwa Timtim terulang di
Ambon,” kata Muzakir.
Front Islam untuk Kedaulatan NKRI menyerukan agar masyarakat Ambon yang pro-NKRI tetap
mengadakan perlawanan terhadap tindakan anarki kaum separatis RMS.
“Apabila aparat keamanan tidak mampu dan tidak bersungguh-sungguh menyelesaikan
pemberontakan RMS, maka Ormas Islam sepakat untuk menyiapkamn Laskar islam untuk
membela keutuhan NKRI dari pemberontakan RMS,” katanya. (ant/gtr