Fatwa Protes Penambahan Pimpinan MPR

JAKARTA — Perubahan komposisi pimpinan MPR periode mendatang dari empat orang menjadi lima orang mendapat sorotan dari Wakil Ketua MPR, AM Fatwa. Dengan jumlah pimpinan empat orang saja seperti sekarang, menurut Fatwa, sudah terlalu mubazir. Apalagi, kalau ditambah menjadi lima.

“Dengan pimpinan empat orang saja seperti mencari-mencari tugas. Sekarang ada Wakil Ketua MPR yang membidangi kerumahtanggaan. Saya agak malu mendengar itu,” kata Fatwa dalam Rapat Pansus RUU MPR, DPR, DPD, dan DPRD di Gedung DPR, Selasa, 28 Juli.

Rapat Pansus itu mengagendakan penyampaian pandangan mini fraksi. Tapi, Fatwa dalam kapasitasnya sebagai anggota Pansus dari FPAN mengajukan interupsi kecil.

Fatwa mengingatkan, para pimpinan MPR, termasuk Ketua MPR Hidayat Nurwahid pernah diundang dan didengar pandangannya oleh Pansus. Dalam kesempatan itu mereka sudah diusulkan agar jumlah pimpinan MPR sebaiknya dikurangi menjadi tiga. Diusulkan juga adanya penambahan tugas MPR selain sosialisasi UUD 1945, yakni pengkajian terhadap UUD 1945 dan putusan MPR lain.

Menurut Fatwa, penambahan jumlah pimpinan MPR akan membuat tugas pimpinan MPR semakin tidak jelas. Sementara penambahan tugas MPR tidak dikabulkan.

“Ini anomali politik. Tapi, dalam suatu kesepakatan politik, faktor akomodasi, konsensus, atau kompromi memang tidak bisa dihindari,” katanya.
Meski begitu, politisi asal Sulsel itu tetap berharap sebelum disahkan dalam sidang paripurna luar biasa DPR, 3 Agustus mendatang, penambahan tugas MPR untuk mengkaji konstitusi bisa disisipkan.

Anggota FPD Darul Siska dan anggota FPDIP Zaenal Arifin mendukung gagasan Fatwa. Menurut Darul, pengambilan keputusan terakhir ada di sidang paripurna. Kalau masih memungkinkan, sebaiknya pimpinan MPR diturunkan menjadi tiga orang.

“Tapi, ini belum dirapatkan di Fraksi Golkar,” kata Darul. Ketua Pansus Ganjar Pranowo menegaskan dirinya tetap menghormati “kegelisahan” Fatwa. Tapi, usul Fatwa tersebut tidak mewakili sikap resmi FPAN. Dia juga mengingatkan persoalan pimpinan MPR dan penambahan tugas MPR sudah melalui perdebatan panjang.

Soal penambahan tugas pengkajian UUD 1945, kata Ganjar, sudah ditolak. Karena dengan begitu MPR terkesan menjadi sangat aktif sekali untuk “mengutak-atik” konstitusi. Padahal, usul amandemen yang harus diajukan sepertiga anggota MPR sudah sangat jelas diatur konstitusi. MPR, menurut Ganjar, harus tetap menjadi lembaga pasif layaknya pemadam kebakaran.

“Sampai sekarang sudah tidak ada materi yang berbeda antar fraksi, meskipun di paripurna semua kemungkinan bisa terjadi,” katanya. (pri)

Perang Total Melawan Terorisme

Oleh: A.M Fatwa (Wakil Ketua MPR-RI)

Di tengah suasana pesta demokrasi, tiba-tiba bangsa Indonesia dikejutkan dengan peristiwa ledakan bom di Hotel J.W. Marriott dan Hotel Ritz Carlton yang dilakukan oleh teroris. Tindakan itu jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, dan justru melanggar hak asasi manusia absolut (nyawa, badan, harta benda). Aksi teroris itu merupakan tindakan biadab.
Dilihat dari target obyek teroris tersebut, nampaknya aksi teroris tersebut bersifat internasional yang didasari oleh faktor kebencian, adanya penindasan, ketidak adilan, adanya hegemoni dan arogansi negara-negara tertentu. Hanya lokasinya saja di Jakarta/Indonesia. Tidak menutup kemungkinan adanya pengaruh ideologi asing yang sudah menyusup ke Indonesia karena pada sa’at ini telah berlangsung pertarungan ideologi-ideologi di dunia di mana di Indonesia bisa saja menjadi obyek pengaruhnya juga, walaupun ideologi tersebut bertentangan dengan ideologi yang telah disepakati oleh bangsa Indonesia yaitu Pancasila.
Apapun alasan dan latar belakangnya, aksi terorisme tidak bisa dibenarkan dan harus dilawan atau diperangi secara total karena tindakan teroris merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crimes) dan karenanya harus dilakukan upaya luar bisa juga (extraordinary measures) untuk memeranginya. Namun, sebagai negara hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, perang terhadap terorisme harus tetap dilakukan dalam kerangka penegakan hukum dan hak asasi manusia, obyektif, tegas dan lugas tetapi tidak ragu-ragu.
Ledakan bom di Jakarta tersebut merupakan duka bagi bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia yang mencintai perdamaian, kemanusiaan, demokrasi, dan keadaban. Bagi bangsa Indonesia, peristiwa tersebut dirasa sangat menyedihkan karena justru sa’at ini masih dalam suasana pemulihan kondisi ekonomi sebagai akibat krisis di dunia. Banyak yang memperkirakan peristiwa tersebut akan berdampak pada upaya pemulihan itu, misalnya keraguan para investor, perdagangan, dan pariwisata. Namun, bangsa Indonesia sudah memiliki pengalaman dalam mengatasi segala masalah dengan tekad kebersamaan. Apabila bangsa Indonesia terutama pemerintah dengan seluruh aparatnya dapat menciptakan kondisi yang baik, diharapkan dampak kejadian tersebut tidak terlalu besar dan lama.
Oleh karena itu, dituntut lebih terciptanya kepedulian, rasa memiliki, dan rasa ikut bertanggung jawab dar semua elemen bangsa Indonesia dalam upaya perang terhadap terorisme. Pengalaman keberhasilan pengungkapan dan pengkapan teroris yang lalu antara lain berkat bantuan dan informasi dari masyarakat. Oleh sebab itu, dalam upaya perang terhadap terorisme, sangat diharapkan peran masyarakat lebih ditingkatkan lagi dengan lebih proaktif dan berani menyampaikan informasi kepada aparat keamanan. Untuk itu, pemerintah terutama aparat keamanan harus lebih dekat dan menjadi mitra masyarakat. Sosialisasi kepada masyarakat harus lebih gencar, yang juga perlu dilakukan oleh para tokoh agama dan tokoh masyarakat secara total.
Pengalaman yang lalu juga menunjukkan bahwa teroris yang tertangkap mengindisikan mereka itu memiliki keyakinan agama yang sempit bahkan tidak sesuai dengan agama yang benar. Oleh sebab itu, dalam rangka mencegah tangkal adanya pengaruh ideologi asing yang cenderung radikal, perlu peran dan partisipasi yang lebih dari para ulama untuk menyampaikan dakwah yang komprehensif tentang ajaran agama yang benar. Para Kiai/Ulama seyogyanya dapat mendeteksi secara kontinyu kemungkinan adanya tanda-tanda pemahaman yang menyimpang terhadap agama oleh pengikutnya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.
Secara empiris, terorisme banyak berkaitan dengan politik dan ideologi yang dumuati oleh perasaan sakit hati yang berkaitan dengan ketidak adilan yang tidak bisa diselesaikan oleh orang atau kelompok orang tertentu. Dengan berkaca pada obyek target bom yang lalu, dapat diperkirakan kemana arah teror bom itu ditujukan. Untuk itu, kiranya perlu adanya introspeksi dari semua pihak dengan kesadarannya mau menciptakan kondisi atas dasar kesetaraan, keadilan, dan keadilan dan berusaha membangun peradaban dalam kemitraan.
Terorisme, apalagi yang bersifat atau memiliki jaringan internasional, tidak bisa ditanggulangi hanya sendirian suatu bangsa, tetapi harus ada kerja sama yang harmonis atas dasar kemitraan, kesetaraan, saling mempercayai, saling menghormati dan menghargai sebagai sesama bangsa dan negara yang berdaulat, serta menjauhkan napsu dominasi dan hegemoni yang dapat melahirkan penyebab teror. Yang perlu diperhatikan juga adalah harus menjunjug tinggi hak asasi manusia dan demokrasi, serta tidak mencampuri urusan dalam negeri dan pengembangan ideologi.
Bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia sejak awal berdirinya telah menetapkan ideologinya yaitu Pancasila. Para founding father telah memperhitungkan dan mengkaji dengan penuh kearifan dalam menetapkan ideologi itu. Kita sebagai pewaris dan penerima amanah para pejuang syuhada yang memberikan segala yang dimilikinya harus menjaga dan merawat kelangsungan dan perkembangan kehidupan bangsa dan NKRI dengan kebersamaaan dalam kebhinekaan yang berlandaskan Pancasila. Dari sudut ajaran agama apapun hal itu tidak salah, justru akan salah apabila keluar dari jati diri bangsa.

Islam Versus Terorisme

Oleh: Wakil Ketua MPR-RI, A.M. Fatwa

Ledakan bom di Jakarta baru-baru ini sangat memprihatinkan dan harus dikutuk karena merupakan kejahatan kemanusiaan dan perbuatan tidak beradab. Orang akan mengkaitkan pelakunya adalah kelompok Islam bahkan bisa menggeneralisasikan bahwa agama Islam mengandung ajaran kekerasan.
Memang ada orang yang berusaha menyesatkan dan memberi citra negatif terhadap Islam. Contohnya, penggambaran Nabi Muhammad SAW dengan memakai sorban bom di dalam karikatur yang dimuat koran Jyllaands-Posten Denmark pada tanggal 3o September 2005, yang juga dimuat di media massa Norwegia dan Perancis France Soir pada Januari 2006. Kemudian dimuat kembali oleh media massa di Denmark, Swedia, Belanda, dan Spanyol pada bulan Februari 2007. Pada bulan Maret 2008 beredar film Fitna yang dibuat oleh Geert Wilders (Belanda) yang melukiskan Al Qur’an sebagai sumber kekerasan.
Sekelumit contoh tersebut dapat diperkirakan dan dilihat dari beberapa sudut pandang. Pertama, mereka memang sengaja ingin menyudutkan dan membuat citra negatif Islam dengan memberi gambaran bahwa Islam mengajarkan kekerasan, radikalisme, dan terorisme, yang dianggapnya sebagai ancaman terhadap hegemoni Barat. Kedua, mereka tidak mengetahui dan tidak mau tahu ajaran Islam yang sesungguhnya. Ketiga, memang ada orang Islam yang melakukan kekerasan dan atau terorisme sebagai akibat pemahaman dan pengaruh yang tidak benar terhadap Islam atau memang menyelewengkan ajaran Islam demi kepentingannya.
Untuk itu, kiranya perlu digambarkan sedikit tentang ajaran Islam agar dapat dipahami bahwa kekerasan dan terorisme tidak compatible dengan Islam. Islam adalah agama perdamaian yang memiliki misi sebagai rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ’alamin), yang bisa untuk menyiram berbagai kebudayaan, etnis, bahkan religi yang sudah diterima sebagai peradaban. Ajaran Islam mengharuskan toleransi dan sikap moderat (tasamuh dan tawasuth), menghargai perbedaan, dan mengajak untuk mewujudkan suatu tatanan kehidupan yang harmonis. Ajaran Islam bersifat sejuk, teduh, damai (as-salam),adil (’adalah), kasih sayang, toleran. Islam mengajarkan adanya keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhannya (hablum minallah) dan hubungan antara manusia dan manusia (hablum minan-nas).
Nabi Muhammad SAW sudah mencontohkan dalam kehidupannya, dan melalui Piagam Madinah yaitu suatu perjanjian hidup bersama secara damai antar golongan dan berbagai suku serta komunitas yang ada. Jadi, apa yang digambarkan oleh sementara orang Barat seperti disebutkan dalam contoh di muka tidak beralasan dan tidak benar. Presiden AS Obama saja dalam pidatonya di Mesir pada bulan Juni 2009 yang baru lalu memuji Islam sebagai agama yang sangat menghormati agama lain. ”Islam memiliki sebuah tradisi toleransi yang patut dibanggakan,” katanya. Obama juga menghimbau kepada seluruh masyarakat dunia agar menghapus image Islam sebagai agama yang radikal. Ia mengatakan, pada hakekatnya Islam tidak mengenal kekerasan. Ironisnya, satu jam setelah Obama berpidato, masjid Islamic Center Cypress California dicoreti oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang berbunyi ”Kami akan membunuh kalian semua dan militer AS akan membunuh kalian semua.” Polisi yang datang langsung menghilangkan coretan itu. Dari kejadian tersebut sangat jelas bahwa ancaman itu bukan dari orang Islam, tetapi dari orang non-Muslim yang tersesat dan benci terhadap Islam yang memiliki kecenderungan mengusung kekerasan.
Menggeneralisasikan orang Islam dan ajaran Islam sebagai ajaran kekerasan sungguh tidak adil dan tidak benar. Jika ada orang Islam terlibat terorisme, maka orang-orang itu tidak mewakili Islam. Mereka tidak memahami Islam secara utuh dan benar, bisa juga mereka salah menafsirkan ajaran Islam. Mungkin juga mereka memahami Islam secara sepotong-potong yang digunakan sebagai dalih tindakan egoismenya. Tindakan teror kekerasan segelintir orang Islam yang membawa- bawa agama Islam harus dilawan demi kebenaran ajaran Islam dan kebenaran Islam akan tidak bisa terkalahkan. Islam tidak mengajarkan untuk mencapai tujuan dengan menghalalkan segala cara, apalagi dengan teror bunuh diri, karena bunuh diri itu dalam Islam tidak dibenarkan, dan merupakan dosa yang tak terampuni.
Menyikapi kejadian-kejadian seperti disebutkan terdahulu, umat Islam dan seluruh masyarakat harus lebih aktif membantu aparat keamanan untuk mencegah dan menuntaskan pengusutan terhadap teroris. Para ulama juga perlu meningkatkan dakwahnya dengan menyampaikan ajaran Islam yang benar, komprehensif dan dalam kerangka kebhinekaan kehidupan nasional bangsa. Hal ini penting disadari, karena kita yang hidup di alam kemerdekaan ini merupakan hasil pengorbanan para syuhada, karena itu berkewajiban menjaga dan merawat persaudaraan bangsa dalam bingkai NKRI sebagai rahmat dari Allah SWT. Ini merupakan tantangan umat Islam dan seluruh rakyat Indonesia.
Dalam upaya mewujudkan rekonsiliasi AS dengan dunia Islam, Obama juga harus menunjukkan komitmen dan konsistensinya secara nyata demi membangun dunia yang lebih damai, sejahtera, dan beradab, atas dasar nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan dan keadaban, demokrasi, dan keadilan. Hal ini merupakan tantangan yang tidak ringan dengan komunitasnya yang sudah cukup lama menderita islamophobia dan narcisisme. Perlu pemahaman yang holistik bahwa Islam itu damai, penuh kasih, termasuk dengan kaum non-muslim yang tidak memusuhi atau memerangi Islam.

AM Fatwa : Belajar Sungguh – Sungguh Merupakan Jihad Bagi Siswa

Tuesday, 21 July 2009 12:23

Dimulainya tahun ajaran bari bagi para siswa, hal ini membawa suatu semangat baru pula dalam proses belajar mengajar disekolah. Di hari pertama di mulainya proses belajar mengajar di lembaga pendidikan Global Islamic School yang berlokasi dikawasan Condet, Jakarta Timur, di tandai dengan dilakukannya upacara dan juga pelepasan balon ke udara.

Untuk kali ini, bertindak selaku Pembina upacara di Global Islamic School adalah wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, DR (HC) A.M Fatwa. Dalam pidatonya dihadapan ratusan siswa SMP dan SMA, AM Fatwa menyatakan rasa bangganya pada lembaga pendidikan tersebut yang diakuinya sebagai salah satu lembaga pendidikan terbaik yang ada di Jakarta.

Selain itu, AM Fatwa juga berpesan kepada seluruh murid Global Islamic School, agar selalu meningkatkan kualitas belajarnya sehingga dapat menjadi umat Islam yang Kafa sehingga tidak mudah menerima doktrin – doktrin yang destruktif dari pihak – pihak lain.

Sebab lanjut Fatwa, kaum Barat kerap menuduh umat Islam itu negatif, dan ia mengaku sangat sedih dengan hal tersebut. Namun Fatwa merasa yakin kalau di Global Islamic School pendidikan keislaman yang diajarkannya di lakukan dengan cara yang komperhensif.

Kemudian wakil ketua MPR RI ini turut pula menjelaskan kalau ada tiga landasan dasar yang harus dimiliki oleh setiap umat Islam, yakni Intelektual, Emosional dan juga Spiritual. “ Dan itu harus terus dikembangkan serta juga diwujudkan dalam kehidupan sehari – hari. Karena setiap umat muslim harus dapat menjadi bagian dalam  semua bidang pembangunan “ tuturnya seraya menambahkan kalau setiap siswa harus belajar secara sungguh – sungguh, karena ini adalah jihad bagi siswa.

Menutup pidatonya, AM. Fatwa merasa kagum dengan perkembangan lembaga pendidikan Global Islamic School yang dinilainya sangat pesat. “ Dari awalnya hanya memiliki lahan seluas beberapa ribu meter saja, tapi kini Global Islamic School sudah punya lahan lebih dari sepuluh ribu meter. Dan untuk itu saya selalu mendukung agar lembaga ini dapat menjelajah kemana – mana demi membangun umat Islam yang lebih maju “ imbuhnya.

Disamping menggelar upacara dalam rangka dimulainya tahun ajaran baru, pagi hari tadi  pihak Global Islamic School juga turut menyerahkan bantuan berupa beras kepada para warga kurang mampu yang berada di lingkungan sekitar lembaga pendidikan tersebut. Hal ini dilakukan sebagai rasa syukur pihak Global Islamic School dan juga dalam rangka ulang tahun lembaga ini. (Syachrul)

AM Fatwa Doktor: Konsisten dan Tanggung Jawab

Senin, 22 Juni 2009 10:33

amfatwa-fiqisabili

Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa Kepada AM Fatwa Pada Rapat Senat Terbuka di Universitas Negeri Jakarta

Oleh: Agus Basri

Inilah satu-satunya sambutan yang dimulai dengan berjabat tangan dan diakhiri juga dengan berjabat tangan kepada promovendus. Wakil Presiden RI Jusuf Kalla melakukannya tatkala diminta memberi kata sambutan pada penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa terhadap Andi Mappetahang Fatwa di Gedung Serbaguna atau GOR Kampus Timur Universitas Negeri Jakarta (UNJI) di Jalan Pemuda nomor 10, hari Selasa siang 16 Juni 2009.

Dalam kata sambutannya Wapres Jusuf Kalla menyampaikan ucapan selamat dan memuji-muji keteguhan hati A.M.Fatwa dalam berpolitik, yang sudah menempatkan politik secara konsisten di dalam kehidupannya. “Yang patut dipelajari dari A.M.Fatwa adalah politik yang konsisten dan penuh tanggung jawab,” katanya.

Sosok seperti A.M.Fatwa ini sudah sangat langka bahkan sudah tidak ada lagi.” Walaupun akibatnya harus masuk penjara selama 12 tahun. Kalau yang ada, “Sekarang ini digertak saja langsung berubah. Namun Pak A.M.Fatwa digertak apa pun dia tetap konsisten,’’ kata Jusuf Kalla.

Karena itu, seluruh pengalaman Fatwa, katanya menambahkan, dapat dijadikan pelajaran bagi siapa saja yang konsisten dan yakin untuk memperbaiki kondisi bangsa ini.

Tampak hadir selain Wakil Presiden M.Jusuf Kalla, Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI Moorjadi Soedibjo, Wakil Ketua DPD RI Irman Gusman, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah sejumlah, beberapa duta besar negara sahabat, anggota DPR dan DPD RI, para akademisi dan  beratus undangan, termasuk Sutiyoso dan juga Pardi serta 500an undangan.

Rektor UNJ Prof.Dr.Bedjo Suyanto selaku Ketua Senat Universitas dalam kata-katanya menyatakan A.M.Fatwa memang layak mendapatkan gelar kehormatan Doktor Honoris Causa, setelah melihat begitu banyak prestasi di dunia pendidikan dan dakwah bahkan dalam karya-karya akademis.

Fatwa menanamkan pendidikan politik dengan memegang teguh etik dan moral. Dan itu dibuktikannya dengan memaafkan penguasa Orba Soeharto yang memenjarakannya, bahkan mendoakannya.

Kendatipun sebelumnya sempat dipenjarakan di masa Orde Lama dan juga Orde Baru akibat perbedaan haluan politik, namun Fatwa dengan berjiwa besar memaafkan semua yang telah mendzoliminya di masa lalu. Fatwa menjenguk dan mencium kening Soeharto di RS Pertamina, lalu melayat dan mengantarkannya ke kuburnya di Mangadeg, Solo

Makam Soeharto adalah sebuah kuburan eksklusif tak jauh dari kuburan para raja Mangkunegaran Solo – yang  jauh sebelumnya Fatwa pun ikut memprotes berdirinya makam tersebut. Yang menarik, Fatwa tidak saja memaafkan Soeharto yang disebutnya sebagai “orang besar”  tapi juga mendoakannya khusnul khotimah.

Secara akademis Prof.Dr.Hafid Abbas selaku opromotor menyebut paling tidak ada empat alasan yang melatari penganugerahan gelar doktor honoris causa kepada A.M.Fatwa. “Pak A.M.Fatwa adalah seorang pemikir, pekerja dan tokoh pendidikan. Yang membina secara langsung Taman Kanak-Kanak melalui Yayasan Pendidikan Fatahillah sejak tahun 1973.

Melalui yayasan ini pula Fatwa membina pengajian untuk pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan di Kramat Pulo Gundul, Jakarta Pusat. Sebuah perjuangan yang kemudian dilanjutnya istrinya, Nunung Nurjannah tatkala Fatwa divonis 18 tahun dan dipenjarakan. Dari sudut pendidikan, pusat kegiatan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat seperti itu sesungguhnya adalah laboratorium atau rumah sakit bagi Jurusan Pendidikan Luar Sekolah.

Fatwa, bersama Gubernur DKI Ali Saidkin, juga merintis berdirinya Pondok Karya Pembangunan (PKP) di kawasan Cububur, sebuah yayasan yang kini telah menaungi pendidikan dari TK hingga perguruan tinggui dengan murid tak kurang dari 3.000 siswa,  merintis berdirinya Yayasan Ki Bahgus Hadikusumo yang berlokasi antara Bogor – Sukabumi, Jawa Barat, dan juga menjadi Dewan Pembina di Yayasan Asrama Pendidikan Islam (YAPI) Al-Azhar Rawamangun yang didirikan oleh tokoh-tokoh sekaliber Prawoto Mangkusasmito, Moh.Roem dan Jusuf Wibisono tahun 1952.

Ini mengingatkannya pada tokoh sekaliber Paulo Freire, tokoh pendidikan dari Brasil yang sebelumnya juga sempat dipenjarakan seperti halnya A.M.Fatwa, yang kemudian menjadi Menteri Pendidikan Brasil, yang terkenal dengan pandangannya tentang pendidikan yang sepenuhnya dibangun di atas fondasi penyadaran yang disebutnya “Conscientization”.

“Maka perjuangan A.M.Fatwa pada ranah keilmuan PLS mengingatkan saya kemiripan perjuangan seorang Paulo Freire tahun 1960an. Paulo seperti halnya A.M.Fatwa, juga aktif membina pendidikan luar sekolah, melakukan pelatihan-pelatihan dan pemberdayaan masyarakat miskin…,” katanya,

Dalam perjalanan hidup, seorang A.M.Fatwa juga sarat dengan beragam nilai pendidikan yang perlu diwariskan kepada generasi mendatang,” katanya. Sebagaimana dikemukakan Rektor, Fatwa dengan jiwa besar memaafkan mereka semua yang telah mendzoliminya di masa lalu.

‘’Sungguh suatu proses pendidikan yang tidak ternilai bagi sebuah proses pendidikan antar generasi, generasi masa depan.” Bukankah bangsa yan gbesar adalah bangsa tidak tidak terbelenggu oleh dendam masa lampaunya, tetapi mereka yang dapat memetik hikmah dari kelampauan itu dan memperspektifkannya ke alam kekinian dan keakanan sebagai satu pertautan linier bagi peradaban modern bangsanya.

Dan keteladanan A.M.Fatwa dengan kebesaran jiwanya bangkit dari puing-puing di masa lalunya, dengan terus memelihara konsistensi perjuangan politiknya sehingga meraih kursi Wakil Ketua DPR RI dan kini Wakil Ketua MPR RI, dan kemudian mendapat bintang Mahaputra Adipradana dari Presiden SBY serta penghargaan Pejuang Anti Kezaliman dari Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad, Januari 2009.

Alasan ketiga, Fatwa adalah tokoh yang tidak tersekat dengan identitas etnis, agama atau latar belakang politik. Ia diterima dengan baik oleh warga Batak dan mendapat gelar “Ginting” di Brastagi, lalu marga “Harahap” di Padang Sidempuan, Sumatra Utara, juga Piagam Adat dari Sai Batim Raja Adat Kesatuan Paksi Pak Skala Brak dengan gelar ‘Tumenggung Alip” di Lampung, dan juga Lencana Kehormatan Radyolaksono dari Sri Sunan Pakubuwono XII dari Solo dan pemberian nama “Hadinagoro” dan gelar Kanjeng Pangeran pada tahun 2003.

Begitupun skap toleransinya yang tinggi, yang melekat pada seorang Fatwa.Pun seorang Fatwa telah sampai pada tahap kesadaran, sehingga dapat bergerak melintasi ruang-ruang sempit  kehidupan yang disekat-sekat dengan identias suku, agama dan adat, dan bahkan melampaui waktu.

Terakhir adalah karya-karya ilmiah Fatwa baik dalam bentuk buku, artikel ilmiah dan populer yang terserak bahkan sejak tahun 70an, ‘’Secara keseluruhan saya nilai memenuhi nilai-nilai ilmiah yang bersifat universal,” kata Hafid Abbas pula. Yang juga menarik pandangannya tentang pendidikan agama. Selama ini masyarakat mempersepsikan masalah agama sebagai kegiatan sakral dan bersifat spiritual dan kultural.

Semestinya pendidikan agama, menurut A.M.Fatwa, harus terintegrasi bahkan perlu ditangani secara satu atasp (Depdiknas), sehingga pendidikan agama tidak akan termarjinalkan dalam proses penegakan moral bangsa. “Kesimpulannya, semua tulisan A.M.Fatwa yang begitu luas spektrumnya dalam ranah pendidikan luar sekolah memenuhi kriteria sebagai karya ilmiah dan ia pantas mendapat penghargaaan Dr.HC dalam bidang Pendidikan Luar Sekolah,” Hafid Abbas menegaskan.

ANDI MAPPETAHANG FATWA dalam pidato pengukuhannya yang berjudul “Pendidikan Politik Bernegara dengan Landasan Moral dan Etika”, sebuah pidato yang dilengkapi dengan “Dialog dan interaksi dengan tokoh yang memberi inspirasi”, juga “testimoni” plus foto-foto setebal 223 halaman, yang dibacakannya dengan penuh semangat sepanjang hampir satu jam.

Pada kesempatan penganugerahan gelar doktor honoris causa ini, A.M. Fatwa menyatakan terima kasih kepada segenap sivitas akademika UNJ, khususnya kepada Rektor Prof.Dr.Bedjo Suyanto dan Prof.Dr.Hafidz Abbas serta Prof.Dr.Ir.Dodi Nandika selaku promotor dan co-promotor. Juga terutama kepada para guru besar UNJ, terutama pula guru-guru sejatinya seperti Prof.Dr.Hamka (alm) dan M.Natsir (alm) sebagai inspirator yang tidak hanya bisa diteladani sikap dan perilakunya, tapi juga menjadi sumber pengetahuan yang semakin mengasahnya dalam menjalani kehidupan.

‘’Alhamdulillah. Kehadiran saya di mimbar ini merupakan simbol sekaligus muara dari catatan perjalanan hidup yang saya abdikan untuk bangsa dan negara. Apresiasi yang diberikan oleh UNJ ini merupakan penghargaan yang sangat membahagiakan karena tidaklah menjadi obsesi dalam cita-cita hidup saya sebelumnya,’’ katanya.
‘’Tak terbayang dalam benak saya bahwa suatu saat saya dianugerahi bermacam penghargaan atas amal bakti dan pengabdian serta aktivitas yang saya curahkan secara ikhlas untuk kepentingan masyarakat, termasuk anugerah doktor honoris causa dari UNJ ini,’’ katanya

Panjang perjalanan kehidupan Fatwa, tak lepas dari gemblengan yang dilakukan di PII, HMI dan ormas Muhammadiyah.  Plus para tokoh yang di belakangnya. Maka, Fatwa yang malang melintang hidup dari penjara ke penjara, menyampaikan terima kasih kepada para guru dan mentor seperti Kasman Singodimedjo, Syafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harapan, dan juga kepada Letjen Ali Sadikin (alm) — yang terakhir berperan besar dalam mengajari Ilmu Disiplin Militer. Pun bahkan Fatwa belajar pula dari Soeharto yang memenjarakannya, bahkan memaafkannya dan mendoakan di liang lahatnya.

Fatwa berhasil membangun hubungan personal tanpa sekat aliran politik yang melingkari para tokoh. ‘’Hubungan personal tanpa sekat dendam dan benci inilah yang saya lakukan dengan harapan adanya transformasi kesadaran (karakter) yang lebih baik dalam menyelesaikan permasalah bangsa. Inilah salah satu bentuk pendidikan moral dan etika politik yang saya kembangkan dalam hidup saya sampai saat ini.

Pendidikan moral dan etika merupakan proses mendidik yang bertujuan agar manusia memiliki moral dan etika atau akhlak mulia, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual yang berlangsung sepanjang hayat. Dilakukan secara formal maupun informal, di sekolah maupun di luar sekolah.

Hal ini dapat berwujud dalam bentuk teladan, sosialisasi, persuasi, supervisi dan memberikan motivasi dalam proses pembelajaran. Moral dan etika politik inilah yang seharusnya kita kembangkan di tengah menguatnya persaingan politik kekuasaan dan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara yang membutuhkan kebersamaan.”

Inilah pendidikan politik yang seharusnya dikembangkan dan diteladankan oleh para pemimpin sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa tokoh, seperti M.Natsir yang dengan tulus membantu pemerintahan Soeharto untuk mencairkan hubungan dengan Malaysia di awal Orde Baru. Juga Syafruddin Prawiranegara yang ikhlas menyerahkan pimpinan pemerintahan PDRI kepada Soekarno-Hatta demi kebersamaan dalam persatuan nasional. Sebuah suri tauladan, praktik politik yang kini telah jarang dan bahkan cenderung semakin langka di negeri ini.

Fatwa menyampaikan keprihatinannya melihat rangkaian sejarah kepemimpinan nasional yang diakhiri dengan sikap apriori dan antipati di antara mereka. Lebih aneh lagi, bahkan ada sementara pejabat negara yang masih aktif saling menyindir, saling mengejek hanya lantaran berlainan partai, hanya lantaran berkampanye pula.

Maka, menyitir pendapat Achmad Syafi’i Ma’arif, Fatwa mengemukakan, bahwa praktik politik tanpa dilandasi moral dan integritas pelakunya hanya akan melahirkan “serigala-serigala” yang akan saling memakan, dan tak akan menjadi sarana mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum. Oleh karena itu, para politisi harus dapat menjadi contoh dan memberi pendidikan politik yang bermoral bagi warga negara.

Untuk itu, semestinya elit politik menyerahkan loyalitasnya kepada negara. Inilah sosok negarawan sejati yang digerakkan oleh wawasan kebangsaan. Maka diperlukan upaya penyadaran paradigmatik pada ranah kultural sebagai sebuah strategi menyemaikan moral dan etika politik bernegara.

Fatwa juga menekankan pentingnya politik bernegara yang dilandasi oleh kecerdasan berpolitik, moral dan etika politik. Maka pendidikan moral dan etika politik baik formal maupun informal sangat penting terutama bagi politisi, sebagai panduan (visi) tentang apa yang seharusnya dilakukan dan menggerakkannya dalam rangka pembebasan segala problem diskriminatif yang dialami masyarakat.  Upaya membangun moral dan etika politik bernegara harus digerakkan melalui dua arah sekaligus, yakni dari kalangan elit politik dan kehendak seluruh anak bangsa melalui pendidikan politik.

Di sini nampak pula perlunya pendidikan politik yang dilandasi moral dan etika yang merupakan upaya sadar untuk membuat politisi menjadi manusia yang utuh, bermartabat yang mampu mempertanggungjawabkan sikap dan perilakunya kepada masyarakat, bangsa dan negara, menjadi insan kamil.

Sebagai sebuah bangsa yang plural dan heterogen, yang berdasarkan Pancasila, semua upaya juga harus dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan tanpa mengorbankan keragaman. Itulah sesungguhnya yang hendak ditumbuhkan dari nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila demi tercapainya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pancasila tak hanya menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan, tapi juga menjadi dasar sikap dan perilaku warganya sehingga bangunan negara bangsa berdiri kokoh dan terintegrasi.

Sebab itu tak berlebihan pula jika disebutkan bahwa dalam skripsi pembebasan sebagai nara pidana politik bahkan sudah sejak hampir satu dekade lalu dengan tegas Fatwa memberikan judul: “Saya Menerima Pancasila Justru Seorang Muslim”. Dan kini pada akhirnya dengan segudang prestasi lainnya akhirnya bermuara pada perolehan gelar Doktor (HC) A.M.Fatwa. (AB)

AM Fatwa Resmi Tutup ToT Sosialisasi UUD 1945

Rabu, 15 Juli 2009

Setelah dibuka oleh Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid bahwa kegiatan Training Of Trainers Sosialisasi UUD Negara RI Tahun 1945 dan Ketetapan RI kemarin secara resmi ditutup oleh Wakil Ketua MPR RI AM Fatwa di dampingi oleh Wagub Gorontalo Gusnar Ismail dalam kesempatan itu mengatakan pentingnya membackup sosialisasi untuk memberikan pemahaman UUD dan Tap MPR kepada masyarakat. Masyarakat harus mengetahui dan memahami UUD dan Tap MPR sebagai konstitusi Negara yang memiliki hukum kata Wagub sementara Wakil Ketua MPR AM Fatwa yang menutup langsung kegiatan ini semapat memberikan motivasi kepada para peserta dari Gorontalo bahwa jauh sebelum Indonesia merdeka Gorontalo adalah yang pertama mengibarkan sang saka merah putih yang mana hal tersebut merupakan bukti kegigihan dari para pejuang Gorontalo, sehingga tak mengherankan kalau Nani Wartabone di nobatkan sebagai Pahlawan Nasional. Apalagi Presiden ketiga RI Prof. Dr. B. J. Habibie berasal dari Daerah Gorontalo dan itu merupakan kebanggaan tersendiri bagi rakyat Gorontalo sehingga para peserta sosialisasi dinilai menunjukan perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah mengikuti ToT ini

AM Fatwa Luncurkan Situs “The Fatwa Center”

Diposting pada Rabu, 16-04-2008 | 17:24:37 WIB

MDNews-Jakarta- Wakil Ketua MPR RI Andi Mappetahang (AM) Fatwa secara resmi mengumumkan berdirinya “The Fatwa Center” yang ditandai dengan peluncuran situs lembaga itu www.thefatwacenter.com.

Peluncuran yang juga di selingi dengan seminar nasional bertema “Menyelenggarakan Reformasi dengan Moral dan Etika”, berlangsung di Gedung Lemhanas Jakarta, Rabu.

The Fatwa Center, dibentuk sebagai pusat kajian dan amal jariah politiknya di bidang politik, demokrasi, dan kemanusiaan.

Fatwa mengatakan, pembentukan lembaga tersebut pada awalnya tercetus ketika ia ditemui seorang seniman yang tidak dikenalnya yang menawarkan gagasan membentuk center sekitar tiga tahun lalu.

Gagasan tersebut kemudian dibicarakan dengan koleganya dari kalangan akademisi yang akhirnya disepakati untuk membentuk sebuah lembaga pusat kajian politik, demokrasi dan kemanusiaan.

“Saya pun akhirnya menyetujui dengan kompromi nama `Fatwa`, bukan AM Fatwa sebagai nama pribadi tetapi `Fatwa` dalam arti `message` (pesan),” katanya.

Dia mengatakan, perhatian utama The Fatwa Center adalah untuk membangun jaringan politisi muda yang beretika dan amanah, antara lain melalui program pelatihan kepemimpinan lokal.

Lembaga tersebut juga bekerja untuk membangun konsep dan pencerahan tentang kemanusiaan, politik dan demokrasi yang beretika dan konsitusional serta menyebarkan pemikiran demi pengembangan gagasan politik demokrasi dan kemanusiaan.

Selain itu, misi lembaga yang didirikan pada 10 Januari 2008 tersebut dimaksudkan untuk melakukan kajian atas berbagai problem aktual di masyarakat Indonesia.

Menurut Fatwa, dirinya telah meminta nasihat dari sejumlah tokoh sebelum merealisasikan rencana tersebut, di antaranya dengan mantan Presiden BJ Habibie.

Habibie, kata dia, telah menyampaikan pesan singkat agar The Fatwa Center selalu berperan aktif dalam meningkatkan kualitas peradaban di Indonesia. (fkr/bbc)